Bidikperistiwa.my.d // SUKABUMI, 4 Mei 2026 — Persoalan yang melanda SMK Taruna Tunas Bangsa (TTB) kian meluas dan memicu dampak signifikan terhadap keberlangsungan pendidikan siswa. Selain konflik internal yang belum mereda, sorotan publik juga tertuju pada dugaan ketidakteraturan dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2026.

Informasi yang beredar menyebutkan bahwa SMK TTB diduga menerima dana BOS sebesar Rp136 juta pada Februari 2026. Namun, kondisi di lapangan dinilai tidak sejalan dengan angka tersebut. Sejumlah pihak menyoroti ketidaksinkronan data, mekanisme pencairan yang dianggap janggal, hingga adanya indikasi tekanan dalam proses pengambilan keputusan.

Dampak langsung dari polemik ini dirasakan para siswa. Puluhan peserta didik memilih pindah sekolah demi memastikan kelanjutan pendidikan mereka tetap berjalan. SMK Dwiwarna menjadi salah satu sekolah tujuan utama.

Kepala SMK Dwiwarna, A.H. Berlianto, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima 38 siswa kelas 12 dari SMK TTB. Selain itu, hingga akhir April, tercatat 11 siswa dari kelas 10 dan 11 juga telah bergabung.

“Untuk kelas 12 ada 38 siswa. Sementara kelas 10 dan 11, per 29 April ada 11 siswa. Sisanya masih dalam proses pendataan,” ujarnya.

Menurut Berlianto, proses perpindahan siswa berlangsung secara mendadak. Pihaknya baru menerima informasi dari dinas melalui KCD Wilayah 5 sekitar sepekan sebelum pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian (UKK).

“Kami dihubungi sebelum UKK agar siswa kelas 12 dari TTB dapat mengikuti ujian di sini. Karena UKK menjadi syarat kelulusan, kami langsung mengambil langkah cepat untuk menerima mereka,” jelasnya.

Keterbatasan waktu membuat sebagian siswa hanya sempat mengikuti ujian dalam waktu singkat. Meski demikian, pihak sekolah memastikan seluruh hak akademik siswa tetap terpenuhi.

“Sebagian hanya mengikuti ujian satu hari, tetapi tetap kami fasilitasi agar hak mereka tidak terabaikan,” tambahnya.

SMK Dwiwarna menegaskan tidak ada perbedaan perlakuan antara siswa pindahan dan siswa lama, termasuk dalam proses administrasi dan kelulusan.

“Karena mereka sudah terdaftar dalam Dapodik SMK Dwiwarna, maka statusnya sama. Tidak ada perbedaan,” tegasnya.

Langkah administratif pun dilakukan secara cepat guna menjamin keabsahan dokumen kelulusan siswa.

“Kalau tidak masuk Dapodik, akan bermasalah pada ijazah. Jadi kami pastikan semuanya sesuai prosedur,” katanya.

Terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2026/2027, pihak sekolah memastikan tidak ada dampak terhadap kuota yang telah ditetapkan.

“PPDB tetap berjalan sesuai kuota yang ada,” ujarnya.

Secara keseluruhan, jumlah lulusan tahun ini mencapai 142 siswa, terdiri dari 104 siswa SMK Dwiwarna dan tambahan 38 siswa dari SMK TTB.

Tak hanya fokus pada kelulusan, sekolah juga berupaya membuka peluang kerja bagi para alumni.

“Bulan Mei ini kami menjalin kerja sama rekrutmen dengan Indomaret agar lulusan bisa langsung terserap dunia kerja,” ungkap Berlianto.

Di akhir pernyataannya, Berlianto berpesan agar para siswa pindahan tetap menjaga nama baik sekolah.

“Meski bukan dari awal di sini, ijazah mereka nanti atas nama SMK Dwiwarna. Kami berharap mereka bisa menjaga nama baik sekolah dan melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi,” pungkasnya.

Kasus ini menjadi cerminan bahwa persoalan tata kelola pendidikan dapat berdampak langsung pada siswa. Transparansi dan akuntabilitas menjadi hal penting agar setiap permasalahan dapat diselesaikan tanpa mengorbankan masa depan peserta didik.

Redaksi